Pemberian Izin Perusahaan Geotermal Israel Bisa Degradasi Kepercayaan Masyarakat

Jakarta, KLIKSAMARINDA – Pemberian izin pengelolaan panas bumi kepada perusahaan geotermal terafiliasi Israel menuai sorotan. Perusahaan yang akan mengelola panas bumi di Telaga Ranu, Halmahera Barat, Maluku Utara itu adalah PT Ormat Geothermal Indonesia, sebuah entitas yang memiliki afiliasi dengan Ormat Technologies Inc yang berakar pada jaringan ekonomi Israel, telah memicu pro dan kontra luas di Indonesia.

Situasi dampak pemberian izin kepada perusahaan geotermal yang terafiliasi ke Israel ini bukan sekadar persoalan teknis investasi energi, tetapi juga berkaitan dengan konsistensi kebijakan publik, kepercayaan masyarakat, dan posisi ekonomi-politik Indonesia di pentas global.

Dr. Muhammad Aras Prabowo memandang bahwa keputusan pemerintah memberikan konsesi kepada perusahaan terafiliasi Israel berpeluang merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Masyarakat kita melihat ini bukan hanya soal energi bersih, tetapi soal konsistensi sikap negara terhadap nilai-nilai yang dipegang bangsa,” tegasnya Intelektual Muda Nahdlatul Ulama. 19/02/2026.

Alasannya, Indonesia secara historis dan konsisten menyatakan dukungan kuat bagi kemerdekaan Palestina dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Namun strategi pemberian konsesi kepada perusahaan yang memiliki hubungan ekonomi dengan Israel, meski secara tidak langsung menimbulkan persepsi kontradiksi antara nilai politik luar negeri dan kebijakan ekonomi domestik.

Ekonom Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) ini menilai bahwa masyarakat memiliki hak mempertanyakan “nilai apa yang diutamakan negara: prinsip solidaritas politik atau peluang investasi ekonomi”. Ketika persepsi masyarakat condong berpihak kepada yang pertama, keputusan semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Masyarakat lokal di Halmahera juga menolak rencana proyek tersebut. Mereka khawatir eksplorasi dan pembangunan fasilitas panas bumi dapat berdampak buruk terhadap sumber air, hutan adat, dan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari ruang hidup mereka.

“Ketidakpuasan lokal ini dapat bereskalasi menjadi ketidakpercayaan yang lebih luas jika tidak direspons secara transparan dan partisipatif,” kata Dr. Aras, Jumat 20 Februari 2026.

Dari perspektif ekonomi politik, Dr. Aras menggarisbawahi keterkaitan erat antara stabilitas politik dan kepercayaan investor serta publik. “Stabilitas politik nasional bukan hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau indeks investasi. Ia juga bergantung pada legitimasi pemerintah dalam mengambil keputusan yang sensitif secara politik,” jelasnya.

Menurut Dr. Aras, jika kebijakan yang diambil pemerintah dipersepsikan sebagai inkonsisten dengan komitmen moral dan aspirasi rakyat, terutama di isu geopolitik besar seperti Palestina, maka hal tersebut bisa berujung pada gesekan politik domestik yang meluas. Terlebih ketika kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan partai politik telah menyuarakan kekhawatiran terhadap keputusan ini sebagai tindakan yang inkonsisten.

Masalah semacam ini bukan sekadar persoalan energi: ia memengaruhi ikon identitas nasional, kemampuan pemerintah untuk menjaga ruang dialog publik, serta stabilitas politik dalam jangka menengah dan panjang.

Dr. Aras menilai ada tantangan strategis dalam menyelaraskan tindakan ekonomi dengan keberpihakan Indonesia terhadap Palestina, yang menjadi bagian dari narasi besar kebijakan luar negeri negeri ini.

“Presiden Prabowo telah menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina dalam berbagai forum internasional,” ujar Dr. Aras.

Namun, langkah praktis seperti menyetujui investasi dari pihak yang terhubung langsung atau tidak langsung dengan Israel bisa dipandang sebagai reduksi substansi dari kepemimpinan politik itu sendiri.

Bagi Dr. Aras, keberpihakan politik tidak bisa hanya menjadi slogan diplomatik, ia harus tercermin dalam kebijakan ekonomi, investasi, dan hubungan bisnis internasional.

Secara diplomasi internasional, Dr. Aras menilai Indonesia kini menghadapi tantangan kredibilitas. “Dalam hubungan internasional modern, konsistensi adalah aset strategis. Ketika sebuah negara berbicara tentang nilai kemanusiaan di satu sisi, namun terlihat membuka ruang ekonomi yang kontradiktif dengan nilai tersebut, maka kredibilitas diplomatik itu akan terkikis,” jelasnya.

Menurutnya, Indonesia bisa menghadapi tekanan dari mitra global jika persepsi internasional semakin menguat bahwa kebijakan negara bergerak tidak konsisten. Hal ini bisa berdampak pada kemampuan diplomatik Indonesia untuk mendapatkan dukungan dalam isu-isu internasional lain, seperti hak asasi manusia, perubahan iklim, dan forum multilateralisme.

Sejalan dengan itu, Dr. Aras juga mengapresiasi bahwa transisi energi dan pengembangan energi hijau seperti panas bumi penting untuk ekonomi nasional, terutama dalam upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mencapai target Net Zero Emissions 2060. Namun, ia menegaskan bahwa pertimbangan teknokratik semata tidak cukup.

“Ekonomi hijau harus dibangun dengan prinsip keterlibatan masyarakat, justifikasi transparan, serta konsistensi moral dan politik,” ujarnya.

Dr. Aras menegaskan, pembangunan berkelanjutan tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan tersebut menguatkan legitimasi sosial dan kepercayaan publik terhadap masa depan energi Indonesia, bukan justru melemahkannya.

Terakhir, Dr. Aras menekankan bahwa keputusan strategis seperti proyek panas bumi di Halmahera harus menjadi momentum introspeksi kebijakan.

Pemberian izin pengelolaan panas bumi kepada perusahaan geotermal terafiliasi Israel memerlukan pertimbangan lebih matang agar kebijakan mengarah kepada kepentingan Indonesia. “Apakah Indonesia akan berjalan secara inkonsisten di persimpangan politik dan ekonomi, atau mampu membangun strategi yang menyatukan nilai, kehormatan politik, dan kemajuan ekonomi berkelanjutan,” ungkapnya. (*)